x

Apa yang bisa kami perbaiki dari website ini?

Berita

Home / Berita

Rapat Bulan Juli Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat

Gerung - Agenda yang telah rutin dilaksanakan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat adalah mengadakan rapat bulanan. Rapat bulanan dilaksanakan untuk mengevaluasi kerja forum selama satu bulan serta pembahasan pengaduan masyarakat selama bulan Juli hingga tanggal  pelaksanaan rapat. Rapat bulan Juli dilaksanakan pada hari Jumal tanggal 28 Juli 2017 pukul 08.00 Wita s.d selesai di Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat. Rapat bulan Juli dihadiri oleh 40 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat, Pol-PP NTB, Pol-PP Kabupaten Lombok Barat, Polres Lombok Barat, Hatim Hajj selaku Peer Reviewer PRIM/KIAT, Hatta Latief dari PMC, L. Sahabbudin dari PIUC, serta Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan rapat bulan Juli tahun 2017 ini dibuka oleh Fathurahman, SH selaku koordinator FLLAJ Kabupaten Lombok Barat. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan salam dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat yang tidak bisa hadir dalam rapat dikarenakan sedang melaksanakan tugas keluar daerah. Beliau menyampaikan agenda rapat FLLAJ Kabupaten Lombok Barat pada bulan Juli 2017 ini antara lain:

  • Pengaduan masyarakat sertia tindak lanjut aduan periode bulan Juli hingga pelaksanaan rapat,
  • Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di Kabupaten Lombok Barat
  • Hal-hal yang dianggap perlu

Hatim Hajj selaku Peer Reviewer PRIM/KIAT menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan rutin dari FLLAJ Kabupaten Lombok Barat. Beliau dangat senang dapat hadir dalam rapat bulan Juli untuk menyaksikan berfungsinya FLLAJ di Kabupaten Lombok Barat. Tugas beliau yaitu memantau peran FLLAJ dalam program PRIM untuk dapat menghadiri stakeholder terkait pada setiap aduan yang datang dari masyarakat. FLLAJ akan terus mendampingi stakeholder terkait untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Masukan atau komplain dari masyarakat merupakan hal yang sangat penting, sehingga diperlukan tindaklanjut yang benar. Pada akhir sambutannya, beliau sangat berharapa kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana Undang-Undang yang berlaku.

Pengaduan masyarakat dari Bulan Juli hingga pelaksanaan rapat dibacakan oleh Kabid Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat. Terdapat 6 buah aduan/laporan/keluhan yang datang dari masyarakat melalui Aplikasi FLLAJ NTB, media cetak Lombok Post, SMS Centre, maupun pengaduan langsung. Beliau membacakan satu demi satu pelaporan tersebut terkait dengan masalan kerusakan jalan, PJU, maupun keselamatan di jalan. Untuk rekap pengaduan serta tindak lanjutnya dapat dilihat pada halaman lampiran.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat menanggapi aduan/keluhan/laporan yang telah dipaparkan terkait dengan masalah jalan.

  • Terkait dengan kerusakan di depan Taman Narmada, beliau mengatakn bahwa telah dilakukan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional karena jalan tersebut statusnya adalah jalan nasional.
  • Masalah kerusakan di jalan Gora 2 Selagalas, telah dilakukan rehabilitasi melalui DAK (bulan Juli) pada jalan ruas jalan tersebut dari simpang empat Selagalas sampai simpang empat Batu Kumbung. Sepanjang ruas jalan tersebut, dari simpang empat sepanjang selagalas sepanjang 500 m merupakan daerah kewenangan Kota Mataram, sehingga aduan yang masuk dimaksudkan merupakan status jalan Kota Mataram.
  • Pengaduan terkait dengan kerusakan jalan Suranadi akan dilakukan penanganan pada tahun 2018 sesuai dengan hasil Musrenbang. Ruas jalan ini masuk menjadi prioritas 1 untuk Kecamatan Narmada sepanjang 8,8 km.
  • Menanggapi pengaduan terkait dengan kerusakan jalan di perumahan BTN Griya Praja asri Sesela, beliau mengatakan bahwa status jalan tersebut merupakan jalan komplek, belum dipindahkan menjadi jalan kabupaten.

Di akhir penyampaiannya, beliau mengatakan bahwa Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat telah berupaya untuk melakukan kerja maksimal untuk pemeliharaan di jalan kabupaten sejak awal tahun 2017. Tetapi, ada pula ruas yang besar yang butuh penanganan serta anggaran yang besar yang belum dapat terealisasikan. Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat akan terus mengusahakan untuk menutup lubang-lubang pada ruas jalan tersebut.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat menanggapi terkait dengan aduan/keluhan/laporan dari masyarakat. Terkait dengan masalah PJU yang sama sekali tidak ada di daerah Karang Bayan, beliau mengatakan bahwa diperlukan adanya surat dari kecamatan untuk pengadaan PJU tersebut. Karena, pengadaan PJU pada ruas tersebut masuk dalam anggaran dana desa tetapi yang dibutuhkan adalaha aliran listriknya. Dinas Perumahan dan Pemukiman akan siap membantu pengadaan PJU tersebut apabila ada kerjasama dari kecamatan. Beliau menekankan bahwa bila ada PJU yang mati dapat dilaporkan kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman. Apabila setelah 1 bulan pelaporan dan tidak ada tindakan, beliau siap ditegur atas keterlambatan tersebut. Di akhir penyampaiannya, beliau meminta bantuan ke pihak Polres Lombok Barat untuk membantu dalam pengamanan pada saat pemasangan lampu di Giri Menang Square yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 minggu ke depan.

Polres Lombok Barat menanggapi terkait pelaporan dari masyarakat, antara lain:

  • Terkait dengan maslaah rawan kejahatan di perbatasan Lombok Barat, beliau akan meneruskan pengaduan tersebut ke bidang lalu lintas untuk menambah intensitas patroli malam guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan terulang kembali.
  • Masalah truk pengangkut batu bara dari PLTU Jeranjang yang banyak tidak menutup bak angkutannya beliau mengatakan bahwa sudah sering melakukan penindakan terhadap truk pengangkut batu bara tersebut. Polres Lombok Barat telah menahan 4 buah kendaraan pengangkut batu bara yang tidak dilengkapi dengan penutup serta kelengkapan surat kendaraan.

IAO Suwati Sideman selaku ketua POKJA memaparkan terkait dengan pemanfaatan Rumija di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan pengaduan yang masuk pada tanggal 18 Mei 2017 melalui FLLAJ NTB terkait dengan papan reklame yang banyak terpasang pada rumija, rumaja, dan ruwasja di sekitaran Giri Menang Square. Beliau membacakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. Pada Pasal 6 tertuang bahwa “permohonan izin pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manaat jalan yang bersifat lintas provinsi dan melewati ruas-ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota, dapat dikoordinasikan dengan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksaan Jalna Nasional”. Dalam rapat ini telah mengundang Balai Jalan Nasional selaku penyelenggaran jalan dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat selaku pemberi izin. Sayangnya, Balai Jalan Nasional tidak hadir dalam rapat ini dan mempersilakan kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat selaku pemberi izin untuk menanggapi permasalahan tersebut.

Ibu Lia selaku Kasubbag Umum Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa pemasangan reklame tersebut telah tertuang dalam Peraturan Bupati. Dalam Perbup tersebut tertera bahwa maksimal 8 buah reklame yang dapat dipasang dala kawasan Giri Menang Square. Atas dasar Perbup tersebut, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat memberikan izin serta tidak pernah dikoordinasikan ke Balai Jalan Nasional selaku penyelenggara jalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomo 20/PRT/M/2010.

Permasalahan Rumija ini sebelumnya telah dibahas pada rapat bulan Juni. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk mengundang penyelenggara jalan (Balai Jalan Nasional) dan pemberi izin (Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat) untuk bersama-sama membahas masalah tersebut, tetapi rapat ini tidak dihadiri oleh satu pihak yatu penyelenggara jalan.

Polres Lombok Barat menambahkan bahwa akan dilaksanakan penertiban kepada anak-anak sekolah yang berumur dibawah 17 tahun dan sudah menggunakan sepeda motor. Kasatlantas Polres Lombok Barat telah mengirimkan surat ke Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah untuk aksi penertiban tersebut.

Sat Pol PP NTB menambahkan tanggapaan terkait dengan rawannya kejahatan di jalan raya. Beliau mengatakan bahwa telah ada Peraturan Gubernur NTB untuk mewajibkan pemasangan CCTV d setiap gedung sebanyak 3 buah (menghadap ke publik, jalan keluar, dan jalan masuk). Beliau mengharapkan untuk kabupaten juga segera membuat peraturan tersebut guna meminimalisir kejahatan.

Rapat Bulan Juli ditutup oleh Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat pada pukul 11.00 wita.