x

Apa yang bisa kami perbaiki dari website ini?

Berita

Home / Berita

Rapat Bulan Agustus FLLAJ Kabupaten Lombok Barat

Gerung - Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat yaitu mengadakan rapat bulanan. Rapat bulan Agustus dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Agustus 2017 pukul 09.00 WITA s.d selesai bertempat di Aula Rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat. Pada kegiatan bulan ini dihadiri oleh Polres Lombok Barat, Balai Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali – NTB, Satker Hubdat NTB, Sat Pol-PP Lombok Barat, Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, staff Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, serta anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat.

Rapat dipimpin oleh Shantia Sari Dewi, S.kom selaku ketua sekretariat FLLAJ Kabupaten Lombok Barat. Dalam pembukannya, beliau menyampaikan salam dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat selaku Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat yang berhalangan hadir pada rapat ini dikarenakan ada Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Rapat yang dimulai pada pukul 09.30 WITA ini diawali dengan agenda pembacaan pengaduan masyarakat yang telah masuk selama bulan Agustus 2017 hingga pelaksanaan rapat oleh Shantia Sari Dewi, S.kom. Beliau menyampaikan 12 butir aduan yang telah masuk terkait dengan kerusakan jalan maupun kemacetan lalu lianntas yang terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Menindaklanjuti pengaduan yang masuk pada tanggal 7 Agustus 2017  terkait dengan kegiatan nyongkolan yang kerap terjadi pada hari Minggu, L. Mulyadi selaku Kanit Dikyasa Polres Lombok Barat menanggapi bahwa kepolisian akan bekerja sama dengan pihak kecamatan, desa, maupun tokoh adat untuk memikirkan jarak tempuh dari kegiatan nyongkolan tersebut. Sehingga, kemacetan lalu lintas yang terjadi tidak terlalu panjang. Disamping itu, pembahasan terkait dengan kegiatan nyongkolan ini sebelumnya telah dibahas oleh Tokoh Adat Kabupaten Lombok Barat dengan DPR Kabupaten Lombok Barat bahwa akan direncanakan kegiatan nyongkolan ini nantinya akan dibuat semacam Peraturan Daerah untuk dilaksanakannya tanpa menggunakan kecimol hanya dengan gendang beleq saja. Kemacetan lalu lintas yang terjadi biasanya dikarenakan oleh kecimol yang barisannya kurang beraturan.

Ahmadi selaku Kepala Desa Midang menanggapi bahwa pihak desa telah memberikan himbauan kepada dusun agar tidak mengadakan nyongkolan dikarenakan akan membuat kemacetan lalu lintas. Beliau mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk membuat Peraturan Daerah terkait dengan Adat Nyongkolan yang berisikan jalan mana saja yang dapat digunakan unuk mengadakan kegiatan adat tersebut serta kesenian apa saja yang dapat digunakan. Sehingga, dengan adanya peraturan tertulis tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhinya dan kegiatan nyongkolan dapat tetap berlangsung dengan tertib.

Pengaduan masyarakat terkait dengan parkir tidak teratur hingga ke badan jalan yang masuk pada tanggal 9 Agustus 2017 ditanggapi langsung oleh Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat. Beliau menyampaikan bahwa parkir yang berada di simpang 4 Gerung tersebut sebelumnya harus dicari indikator permasalahannya. Keberadaan toko yang berada di simpang 4 tersebut tidak memadai untuk adanya lahan parkir sehingga menggunakan trotoar bahkan hingga ke badan jalan. UPTD Parkir Dishub Kabupaten Lombok Barat sebelumnya telah memberikan sosialisasi kepada petugas parkir setempat untuk memaksimalkan serta mengoptimalkan lahan parkirnya dan jangan sampai parkir hingga ke badan jalan. Beliau memberikan alternatif terkait dengan permasalahan tersebut, antara lain:

  • Perlu adanya pengaturan waktu untuk menurunkan serta menaikkan barang ke dalam mobil box sehingga tidak terjadi tundaan kendaraan.
  • Perlu adanya rambu-rambu yang jelas untuk ruas tersebut. Permasalahan saat ini, pihak yang berwajib tidak dapat melakukan tindakan atas kejadian tersebut dikarenakan belum adanya fasilitas rambu larangan berhenti maupun larangan parkir.

IAO Suwati Sideman, ST., MSc selaku Ketua Pokja FLLAJ Kabupaten Lombok Barat menyetujui pilihan pemasangan rambu lalu lintas di depan ruko pada simpang 4 Gerung tersebut. Beliau menambahkan bahwa dalam pemasangan rambu tersebut sebelumnya memerlukan rekayasa lalu lintas terlebih dahulu.

Pengaduan masyarakat terkait dengan permasalahan penutupan jalan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa meminta izin ke dinas yang berwenang, dalam rapat ini diputuskan bahwa FLLAJ Kabupaten Lombok Barat akan mengirimkan surat ke setiap desa di Kabupaten Lombok Barat yang berisikan agar setiap kepala desa menghimbau warganya yang akan mengadakan acara dan bermaksud menutup jalan untuk mengirimkan surat permohonan izin penutupan jalan kepada pihak yang berwenang agar kegiatan tersebut menjadi tertib sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Satker Hubdat NTB menyampaikan bahwa sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan jalur lambat yang berada di Bypass BIL II nantinya juga akan dilaksanakan oleh FLLAJ Provinsi NTB sehingga nanti FLLAJ dengan Balai Transportasi Darat akan bersama sama turun untuk melaksanakan sosialisasi jalur lambat tersebut.

Ekspose hasil survey LHR yang telah dilaksanakan oleh FLLAJ Kabupaten Lombok Barat dengan Universitas Mataram pada tanggal 21-23 Juli 2017 disampaikan oleh Balai Transportasi Darat Wilayah XII. Berdasarkan hasil LHR tersebut pada simpang 4 Bengkel akan direncanakan jumlah waktu hijau sebanyak 92 detik, pada simpang 4 Gerung sebanyak 54 detik, dan simpang 5 Gerung sebanyak 288 detik.

Hasil survey LHR tersebut direncanakan akan segera dilakukan uji coba pada ketiga ruas simpang tersebut selama 30 hari terlebih dahulu untuk melihat bagaimana kondisi lalu lintas pada simpang tersebut setelah pengaktifan kembali traffic light.

Danang selaku staff dari Satker Hubdat NTB menyampaikan bahwa ketidak-aktifan traffic light di 3 simpang tersebut dikarenakan adanya kerusakan dari traffic light itu sendiri. Pengaktifan kembali traffic light tersebut diperlukan adanya survey LHR guna menetapkan waktu siklus di setiap lengan sehingga arus lalu lintas yang sudah ada dapat terkendali.