x

Apa yang bisa kami perbaiki dari website ini?

Berita

Home / Berita

Review KRMS 2018

Sesuai kesepakatan, expose KRMS tahun 2018 yang dirangkaikan dengan espose penanggulangan kemiskinan tahun 2018 dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Oktober 2017 pukul 09.00 Wita s.d selesai bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan yang difasilitasi oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat ini dihadiri oleh 17 peserta yang terdiri dari unsure Bappeda Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, PIUC, dan Pokja FLLAJ Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan ini dibuka oleh Fathurrahman, SH selaku coordinator Pokja FLLAJ Kabupaten Lombok Barat pada pukul 09.40 Wita. Dalam pembukaannya, beliau menyampaikan agenda yang dibahas pada rapat ini, antara lain:

  • Expose KRMS Kabupaten Lombok Barat tahun 2018 dan masukan, usulan, serta saran dari peserta rapat
  • Penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2018 yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Penyampaian expose penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lombok Barat tahun 2018 disampaikan oleh Arif Nurdin selaku Kabid Renbang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Lombok Barat. Dalam penyampaiannya beliau memaparkan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu target utama rencana pembangunan yang sesuai dengan:

  • RPJMN, Peraturan Presiden no. 2 Tahun 2015
  • RPJMD, Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 2 tahun 2014,
  • RPJMD Lombok Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 3 Tahun 2014

Dalam RPJMN Nasional perbandingan capaian dan target angka kemiskinan untuk tahun 2016 sebesar 1,36. Perbandingan capaian dan target angka kemiskinan RPJMD NTB  untuk tahun 2016 sebesar 1,77. Sedangkan untuk Kabupaten Lombok Barat perbandingan capaian dan target RPJMD Lombok Barat berada pada angka 1,35. Beliau mengharapkan di Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat dapat melihat dan mendukung penanggulangan angka kemiskinan dengan memperoleh data-data di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat yang telah dimutakhirkan. Dengan begitu dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat kesinergian. Contoh dari kegiatan sinergi tersebut antara lain pembangunan jalan dan sekolah; pembangunan jalan dan puskesmas; pembangunan air bersih dan puskesmas; pembangunan jalan dan pasar; penyediaan modal usaha, peralatan dan pembinaan usaha; serta produksi, pengolahan dan pemasaran.

Ni Luh Putri Utami, ST, MT, MSc memaparkan Kabupaten Road Maintanance System (KRMS) Kabupaten Lombok Barat untuk tahun 2018. Pemaparan beliau diawali dengan menyampaikan tujuan dari kosultasi ini yaitu:

  • Hasil KRMS 2017 sebagai dasar Usulan Program Tahun Anggaran 2018 telah tersedia serta telah dikonsultasikan dengan Bappeda dan FLLAJ. Hasil KRMS tersebut dipublikasikan di website resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan FLLAJ.
  • Hasil KRMS 2017 sebagai dasar Usulan Program Tahun Anggaran 2018 telah disepakati dengan Bappeda.

Beliau memaparkan secara detail bagaimana langkah-langkah dalam program KRMS tersebut yang diawali dengan:

  • Survey kondisi, perkiraan kondisi pada tahun 2017
  • Harga satuan. Dalam hal ini digunakan harga satuan untuk tahun 2017 dikarenakan untuk tahun 2018 belum release.
  • Peta
  • Unconstraint Budget
  • Program
  • Pemaketan yang berdasarkan data teknis PRIM, Desk DAK, dan hasil Musrenbang Kabupaten Lombok Barat (DAU).
  • Anggaran

Setelah itu, beliau menyampaikan lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan dan menjelaskan secara detail seperti rehabilitasi, pemeliharaan berkala (PM), Backlog Minor (BMW), Holding Tratment (HT), serta pemeliharaan rutin (RM). Pada akhir penyampaiannya, beliau memaparkan hasil dari apliakasi KRMS untuk pengerjaan pekerjaan paket PRIM tahun 2018 serta rencana anggaran biayanya. Daftar ruas paket PRIM 2018 serta rencana anggaran biaya tersebut akan dibahas oleh Bappeda Kabupaten Lombok Barat, setelah disetujui akan diekspose pada website FLLAJ Kabupaten Lombok Barat.

Lalu Sahabbudin, selaku perwakilan PIUC memberikan masukan antara lain:

  • Dalam perencanaan KRMS tahun 2018, di tingkat Bina Marga sudah matang, tetapi harus dibahas kembali dengan Bappeda Kabupaten Lombok Barat
  • Bina Marga agar memberikan hard copy kepada peserta rapat sebagai bahan kajian dan masukan.
  • Untuk penanganan swakelola masig
  • Penentuan volume terakhir masih menunggu survey kondisi jalan sehingga bisa mendapatkan gambaran akhir.
  • Konektivitas, pembangunan zona tertentu, kelas jalan akan menjadi kriteria penanganan jalan termasuk aspek social agar menjadi bagian dari multi criteria analisis penanganan jalan dan bisa dimasukan dalam KRMS.
  • Berkaitan dengan DED, perlu adanya konsultasi public dengan masyarakat pada periode design.
  • Dalam review design diperlukan logika teknik (ahli) yang mendalam.
  • Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu hadir dalam setiap kosnultasi public DED (perencanaan) dan review design.
  • Pemanfaatan dana insentif 2018 agar semaksimal diperuntukkan bagi efektivitas dan penguatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung rencana pemberian hibah jalan nasional.

Ida Ayu Aryani selaku perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat memohon dukungan agar memprioritaskan jalan desa/dusun  untuk mendukung penurunan angka kemiskinan yang saat ini masih berada pada angka 370.081 jiwa.

Bappeda menyampaikan bahwa terkait dengan jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat, meminta kepada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat untuk menyajikan angka kemiskinan per wilayah kecamatan/desa dan dilakukan pe-rangkingan.

IAO Suwati Sideman menyampaikan masukan bahwa diperlukan overlapping map terkait penanganan jalan sebagai salah satu upaya penurunan kemiskinan diperlukan komparasi antara lain:

  • Jumlah aduan masyarakat dari FLLAJ Kabupaten Lombok Barat terkait jalan.
  • Jumlah ruas jalan yang akan dirtangani oleh Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat
  • Peta wilayah kemiskinan di masing-masing kecamatan.

Berkaitan dengan wilayah kantong kemiskinan, Bappeda Kabupaten Lombok Barat telah melakukan pemetaan terkait dengan kondisi wilayah kemiskinan pada masing-masing kecamatan.

Pak Husni selaku Kasi Pemeliharaan Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat memberikan masukan antara lain:

  • Sebelum dilakukan perencanaan, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di wilayah kegiatan (proyek) yang mempunyai tingkat kerawanan cukup tinggi, sehingga output dari perencanaan tersebut merupakan sebuah totalitas perencanaan.
  • Diperlukan data daerah-daerah yang rawan terhadap gangguan keamanan.

L. Sahabbudin menyampaikan tanggapannya terkait dengan permasalahan social yang terjadi di lapangan, antara lain:

  • Perlu adanya gambaran permasalahan social sehingga menjadi gambaran pelaksanaan di lapangan.
  • Dimungkinkan penambahan biaya social dimasukkan ke dalam perencanaan.
  • Diperlukan adanyan informasi awal terkait dengan permasalahan yang ditangani atau tidak oleh kontraktor.

Arif Nurdin selaku Kabid Bappeda menanggapi bahwa, pada saat pelaksanaan Musrenbang adanya perjanjian dengan masing-masing wilayah untuk menjamin keamanan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Pak Husni menyampaikan bahwa perlu disuarakan dalam Musrenbang terkait dengan permasalahan social yang terjadi di lapangan.

Pada akhir kegiatan ini, Lalu Sahabbudin selaku perwakilan PIUC menyampaikan saran kepada Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat dan FLLAJ Kabupaten Lombok Barat antara lain:

  • Perlu adanya surat pernyataan dari Bappeda terkait dengan persetujuan hasil perencanaan KRMS untuk tahun 2018.
  • Untuk FLLAJ Kabupaten Lombok Barat, perlu membuat laporan review KRMS untuk paket pekerjaan PRIM.

Kegiatan review KRMS ini ditutup oleh Koordinator Pokja FLLAJ Kabupaten Lombok Barat pada pukul 12.00 Wita.