x

Apa yang bisa kami perbaiki dari website ini?

Berita

Home / Berita

Rapat Bulan Desember 2017 FLLAJ Kabupaten Lombok Barat

Gerung - Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat yaitu mengadakan rapat bulanan terakhir dalam tahun 2017. Rapat bulan Desember dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Desember 2017 pukul 09.00 WITA s.d selesai bertempat di Aula Rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat. Pada kegiatan bulan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Kepala Bidang Barat Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat, Kanit Regiden Polres Lombok Barat, Kanit Dikyasa Polres Lombok Barat, PDAM Giri Menang, PIUC, Peer-Reviewer KIAT,  FLLAJ Provinsi NTB, dan Pokja FLLAJ Kabupaten Lombok Barat.

Rapat dipimpin oleh Fathurrahman,SH selaku Koordinator Pokja FLLAJ Kabupaten Lombok Barat. Dalam pembukannya, beliau menyampaikan bahwa rapat FLLAJ Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan evaluasi dan tindak lajut aduan yang telah dihimpun oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat selama bulan Desember 2017 sampai dengan pelaksanaan rapat. Dalam kesempatannya ini, beliau membacakan 4 buah agenda yang akan dibahas dalam rapat bulanan.

Rapat rutin FLLAJ Kabupaten Lombok Barat terakhir pada tahun 2017 ini  dibuka oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat. Beliau menyampaikan bahwa kehadiran peserta rapat khususnya anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat sangat minim pada setiapa bulannya. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi evaluasi keanggotaan atau keaktifan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2018. Keberadaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Lombok Barat akan terus disosialisasikan agar keberadaannya dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Lombok Barat pada khususnya. Kedepannya, tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat akan semakin berat untuk membangun partisipasi masyarakat dalam ikut memberikan aduan/laporan/keluhan terkait dengan lalu lintas atau jalan raya. Disamping itu, FLLAJ akan mendorong masyarakat juga untuk ikut serta berperan aktif untuk menjaga asset khususnya jalan dan kelengkapannya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

IAO Suwati Sideman, ST, MSc selaku Ketua Pokja FLLAJ Kabupaten Lombok Barat menyampaikan 6 butir pengaduan yang telah dihimpun oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat selama bulan Desember 2017 hingga tanggal pelaksanaan rapat yang terkait dengan kerusakan jalan maupun lalu lintas.

Untuk beberapa pengaduan telah disampaikan atau dibalas langsung oleh Tenaga Ahli FLLAJ Kabupaten Lombok Barat ke pemberi aduan tersebut. Untuk keluhan atau aduan lainnya ditanggapi oleh perwakilan dari Dinas terkait. Tanggapan pertama atas pengaduan disampaikan oleh Suharno selaku Kasi Perencanaan PDAM Giri-Menang perihal kerusakan pada jalan raya Desa Bengkel – Merembu akibat adanya galian pipa PDAM. Kegiatan yang sedang berlangsung di Merembu tersebut merupakan pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Satker SPAM telah mengirimkan surat ke Bina Marga DPUTR Kabupaten Lombok Barat bahwa akan dilakukan rekondisi seperti semula untuk bagian jalan yang telah terkena dampak akibat galian pipa PDAM tersebut. Rekondisi telah dimulai saat ini dan sedang dilakukan pengerjaan. Terkait dengan marka yang rusak akibat adanya galian tersebut, beliau memberikan saran agar mengirimkan surat ke Satker SPAM dengan tembusan PDAM Giri Menang.

Tanggapan atas pengaduan terkait dengan kerusakan jalan disampaikan oleh H. Akhmad Hambali selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat. Pengaduan terkait dengan kerusakan jalan di Dusun Madak Belek-Cendi Manik-Sekotong dan Jalan Blencong – Gegutu, Desa Midang, beliau menanggapi bahwa staff Bina Marga akan melakukan kroscek ke lapangan terkait dengan kerusakan yang dimaksud. Setiap pengaduan dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat telah diinventaris oleh Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat. Untuk melakukan tindaklanjut atas pengaduan tersebut, akan melihat kembali anggaran dinas. Jika masih tersisa anggaran, akan segera dilakukan penanganan dan jika belum ada anggaran akan dikerjakan pada tahun depan.

Fathurrahman, SH selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat menanggapi pengaduan terkait peraturan pembuatan polisi tidur. Beliau menyampaikan bahwa jika keberadaan polisi tidur atau pita penggaduh yang dimaksudkan oleh pemberia aduan pada jalan lingkungan, FLLAJ Kabupaten Lombok Barat perlu berkoordinasi atau mengirimkan surat ke desa-desa di Kabupaten Lombok Barat perihal spesifikasi polisi tidur atau pita penggaduh sesuai dengan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Nomor: SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN.

Ketua Pokja FLLAJ Kabupaten Lombok Barat menambahkan tanggapan terkait dengan polisi tidur tersebut bahwa dalam aturan belum ada tertuang pengadaan polisi tidur atau pita penggaduh di jalan lingkungan. Tetapi, keberadaanya saat ini diperkirakan karena adanya kesapakatan masyarakat sekitar sehingga polisi tidur tersebut diadakan.

Kanit Dikyasa Satlantas Polres Lombok Barat menambahkan bahwa jika belum ada tertuang di dalam peraturan perihal siapa yang berwenang untuk membuat polisi tidur, sehingga diperlukan Peraturan Daerah khusus tentang kewenangan pembuatan polisi tidur.

Perihal saran untuk pembuatan Peraturan Daerah tentang kewenangan pembuatan polisi tidur tersebut, Kepala Bidang Sarpras Dishub Kabupaten Lombok Barat menanggapi bahwa untuk pembuatan Perda tersebut memerlukan anggara yang besar dan memakan waktu yang lama. Sehingga, apabila sangat diperlukan nantinya akan dibuatkan Peraturan Bupati tentang Polisi Tidur.

Rencana Penunjukan Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat sebagai Pusat Rujukan Nasional dipaparkan oleh Lalu Sahabbudin Selaku Ketua PIUC. Beliau menyampaikan bahwa tujuan dari pusat rujukan nasional adalah membuat semua informasi dan pengetahuan yang diperoleh Nusa Tenggara Barat dalam hal pemeliharaan jalan daerah tersedia bagi kabupaten/kota dan provinsi lain yang tidak memperoleh manfaat dari belajar langsung dari proyek percontohan PRIM. Pihak yang terlibat dalam rujukan nasional ini antara lain Direktorat Jenderal Bina Marga dan Pemerintah Provinsi dan kabupaten. Adapun sejumlah pemangku kepentingan di tingkat provinsi dalam pengelolaan pemeliharaan jalan adalah pengguna jalan, pengelola penggunaan jalan, dan pengelola pemeliharaan jalan. Beliau menyampaikan akan adanya kesepakatan bersama antara Dinas PU Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat terlebih dahulu sebelum disahkan oleh Bupati Lombok Barat. MoU Rujukan Nasioal tersebut masih dalam tahap penyusunan yang akan tertuang hak dan kewajiban dari Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat.

Sosialisasi Pelaporan Masyarakat (Pelormas) berbasis online disampaikan oleh Jamaludin selaku Tenaga IT FLLAJ NTB. Beliau memperkenalkan aplikasi android yang bernama Pelormas sebagai tools pengaduan masyarakat terkait dengan jalan raya dan lalu lintas. Disamping itu, selain adanya menu pengaduan masyarakat tersedia pula jadwal penerbangan untuk Lombok Internasional Airport secara realtime.

Rapat bulan Desember 2017 ditutup pada pukul 11.30 Wita oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.