x

Apa yang bisa kami perbaiki dari website ini?

Berita

Home / Berita

LOKAKARYA DUKUNGAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT UNTUK KESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL

Mataram - Dalam rangka penyempurnaan Strategi Gender Equality and Social Inclusion (GESI) dan Civil Society Engangement (CSE) pada Program Kemitraan Indonesia dan Australia untuk infrastruktur (KIAT) yang dikeola Cardno atas dukungan pemerintah Australia, saat ini sedang dikembangkan beberapa rencana aksi GESI pada Program Provincial Road Improvement Maintenance (PRIM) atau Program Peningkatan Pemeliharaan Jalan Provinsi, yang salah satunya adalah dukungan terhadap beberapa lembaga untuk melaksanakan rekomendasi dari DFAT AQC 2017. Untuk itu, kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan keberadaan Lembaga pada hari Kamis, 14 Desember 2017 pukul 08.00 wita s.d selesai. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Aula Pengga Dinas PUPR Provinsi NTB ini dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Staff Ahli Menteri PUPR, IWAPI Provinsi NTB, HWDI NTB, KIAT, PIUC, serta FLLAJ.

Lokakarya dibuka oleh Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP selaku kepala Dinas PUPR Povinsi NTB. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa program PRIM tidak hanya terfokus pada pekerjaan teknis infrastruktu jalan saja, teapi permasalahan terkait dengan gender juga perlu adanya perhatian khusus. Atensi yang sangat diperlukan untuk kita semua guna mewujudkan agar pengelolaan infrastruktur jalan secara inklusif. Terbentuknya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dikomandoi oleh Dinas Perhubungan dapat dikatakan sangat berhasil. Dimana unsur pembetukannya tidak hanya dari unsur pemerintah saja, tetapi unsur non pemerintah juga terlibat dengan presentase 50:50. Disamping itu, FLLAJ juga turut serta dalam mengawasi bagaimana pekerjaan infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh Dinas PU. Jika pembahasan terkait dengan gender, dilihat dari regulasi Pemerintah tidak membatasi ruang gerak untuk perempuan dalam infrastruktur jalan.

Mr. Ken Thomason selaku Team Leader PIUC menyampaikan pendekatan PRIM dalam pengelolaan jalan. Beliaun menyampaikan bahwa kebanggannya terhadap PRIM untuk program GESI yang pertama kali dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada pelaksanaan Paket PRIM baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat telah melibatkan perempuan dalam pekerjaan infrastruktur jalan. PRIM telah membawa paradigma baru masyarakat dengan membawa semua stakeholder dalam penanganan jalan.

Staff Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Ibu Baby Setiawati Dipokusumo menyampaikan bahwa kehadiran KIAT menjadi titik terang dalam mendukung Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Tujuan pengarusutamaan gender ialah memastikan penyelenggaraan infrastruktur jalan tersebut telah mempersiapkan media untuk masyarakat , gender, disabilitas, dan anak. Mediatersebut akan diperkenalkan guna menciptakan infrastruktur yang aman, selamat, dan ramah lingkungan. Beliau pula menyampaikan dalam hal peembangunan gender, Indonesia berada pada urutan nomor 8 dunia dan urutan ke 5 pada level ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Indonesia terhadap gender sudah cukup baik. Ibu Baby menambahkan bahwa di Indonesia terdapat isu perihal jalan dan jembatan yaitu kurangnya aksesabilitas trotoar yang kurang nyaman bagi kelompok pengguna jalan baik terhadap gender maupun penyandang disabilitas. keseluruhan hal tersebut guna menciptakan 4 prinsip infrastruktur jalan yaiu Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat.

Berakhirnya sambutan dari Staff Ahli menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, terdapat tanggapan dari Ketua HWDI NTB. Beliau menyampaikan bahwa infrastruktur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umumnya ini, belum memperhatikan hak penyandang disabilitas. Seperti contohnya di Tempat Ibadah, para penyandang disabilitas masih kesultas saat mengambil air wudhu. Memang pada tempat tersebut telah dilengkapi dengan RAM bagi disabilitas. Tetapi, RAM yang diletakkan sangat landai sehingga tidak memungkinkan digunakan untuk para penyandang disabilitas. Seperti contoh kecil inilah, beliau memohon dalam forum ini untuk dapat mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian pada penyandang disabilitas khususnya dalam bidang infrastruktur. Karena, hingga saat ini, para penyandang disabilitas tersebut tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur jalan untuk memberikan suara.

Atas masukan dari Ketua HWDI NTB tersebut, Ibu Baby menyampaikan bahwa telah mendorong pemerintah daerah untuk responsif terhadap gender dan penyandang disabilitas. Telah tersedia adanya peraturan terakit aksesbilitas jalan umum. Dan beliau mengharapkan agar Pemerintah Daerah dapat mengikuti peraturan tersebut.

Kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan proposal kegiatan GESI dari FLLAJ NTB, FLLAJ Kabupaten Lombok Barat, IWAPI, dan HWDI NTB. Setiap pemaparan mendapatkan tanggapan dari peserta atau undangan lainnya sebagai bahan masukan dan perbaikan proposal kegiatan tersebut.