x

Apa yang bisa kami perbaiki dari website ini?

Berita

Home / Berita

Sosialisasi FLLAJ Kabupaten Lombok Barat di Desa Montong Are

Kediri - Dalam rangka lebih memasyarakatkan keberadaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat dan penjelasan awal kepada masyarakat perihal pekerjaan infrastruktur jalan yang akan dilaksanakan di lingkungan sekitar mereka, diadakan sosialisasi di Desa Montong Are. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2018 pukul 09.00 Wita s.d selesai bertempat di Aula Kantor Desa Montong Are. Sosialisasi FLLAJ Kabupaten Lombok Barat yang pertama kali dilaksanakan untuk tahun 2018 ini dihadiri oleh 30 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta tokoh perempuan Desa Montong Are yang akan terkena dampak secara langsung atas pekerjaan infrastruktur jalan Paket PRIM tahun 2018. Narasumber yang akan melakukan pemaparan pada kegiatan ini berasal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat, serta Satpol PP Kabupaten Lombok Barat.

Sosialisasi in dibuka oleh Sekretaris Desa Montong Are pada pukul 09.30 Wita. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosialisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru pertama kali didapatkan oleh masyarakat Desa Montong Are. Beliau mengharapkan, dengan adanya kegiatan sosialisasi yang sangat psoitif ini akan membuka kesadaran masyarakat khususnya warga Desa Montong Are untuk tetrib dalam berlalu lintas guna menciptakan keselamatan bersama. Pada akhir sambutannya, beliau juga mengharapkan untuk peserta yang hadir dalam sosialisasi ini dapat memberikan informasi terkait dengan telah terbentuknya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Lobok Barat kepada masyarakat Desa Montong Are lainnya sehingga manfaat dari terbentuknya FLLAJ ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Pemaparan pertama terkait dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat disampaikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat selaku Koordinator Pokja FLLAJ Kabupaten Lombok Barat. Beliau menyampaikan sejarah terbentuknya FLLAJ Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2012 yang masih belum adanya keefektifan dari keberadaan FLLAJ tersebut sendirinya. Pada tahun-tahun awal terbentuknya, FLLAJ di Kabupaten Lombok Barat atas amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini hanya melakukan rapat koordinasi hanya satu kali setahun. Pada awal tahun 2017, FLLAJ di Kabupaten Lombok Barat dapat dikatakan hidup kembali seiring dengan adanya bantuan dana hibah dari Pemerintah Australia. Sejak saat itu, FLLAJ terbentuk dengan terbitnya SK Bupati Nomor 8A/126/Dishub/2017 tentang Terbentuknya FLLAJ di Kabupaten Lombok Barat dengan komposisi 50:50 Pemerintah dan Non Pemerintah. Sejak saat itu, FLLAJ Kabupaten Lombok Barat teah aktif untuk menampung keluhan/aduan/informasi dari masyarakat terkait dengan jalan atau lalu lintas dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait atas pengaduan tersebut. Beliau menambahkan, berbagai macam contoh aduan serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh instansi terkait selama tahun 2017. Melanjutkan terkait dengan sejarah SK Bupati untuk FLLAJ Kabupaten Lombok Barat, pada tahun 2018 dilakukan revisi Surat Keputusan Bupati tentang terbentuknya FLLAJ dengan menambahkan komposisi IWAPI, HWDI, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosiali kedalam keanggotaan FLLAJ Kabupaten Lombok Barat. Hal tersebut dilakukan mengingat pada tahun ini juga FLLAJ Kabupaten Lombok Barat mendapat kepercayaan kembali dari Pemerintah Australia untuk mengelola dana bantuan hibah untuk Program Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial di Kabupaten Lombok Barat. Hal tersebut dilakukan guna mendorong insntansi terkait untuk membangun infrastruktur jalan yang ramah untuk wanita, anak, dan penyadang disabilitas. Pada akhir pemaparannya, beliau menyampaikan media pengaduan yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk memberikan informasi/aduahn/keluhan terkait dengan jalan raya atau lalu lintas kepada FLLAJ Kabupaten Lombok Barat. Diharapkan, masyarakat dapat berperan akfif dan mempuyai rasa kepedulian perihal masalah jalan raya dan lalu lintas.

Terkait dengan adanya pekerjaan infrastruktur jalan di Desa Montong Are ini, jika dilihat pada ruas tersebut banyak bangunan yang berada di bahu jalan bahkan pada sempadan sungai. Oleh karena adanya pembangunan infrastruktur jalan ini, guna memberikan kenyamanan juga bagi pengguna kendaraan bermotor dan pejalan kaki, FLLAJ Kabupaten Lombok Barat mendatangkan narasumber dari Kasi Pembinaan dan Penyulahan Satpol PP Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan sosialisasi perihal permasalahan dimaksud. Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam Perda tersebut telah tercantum larangan, penjelasan, serta tindak pidana apabila mendirikan bangunan yang berada di bahu jalan maupun sempadan sungai yang dapat menggangu kenyamanan dari pengguna jalan iu sendiri. Beliau mengharapkan masyarakat dapat mengacu Perturan Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berlaku tersebut guna keselamatan dan kenyamanan bersama.

Pemaparan terakhir terkait dengan jalan disampaikan oleh Kasi Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat. Pemaparan beliau diawali dengan penjelasan mendasar terkait dengan definis jalan, dimensi kendaraan yang dapat melewati jalan kabupaten, serta informasi terkait dengan bagaimana punggung jalan yang baik didesain untuk jalna kabupaten untuk mengairkan air hujan secepat mungkin dari badan menuju ke saluran pembuangan. Terkait dnegan saluran, jika tidak memungkinkan dibangun saluran akan dilakukan rabat beton pada bahu (0,5 meter kiri dan kanan) jalan agar membentuk huruf V sehingga air hujan yang tertampung dapat mengalir terus ke elevasi yang lebih rendah. Beliau menjelaskan pekerjaan yang akan ditangani pada Desa Montong Are untuk tahun 2018 ini dengan nama ruas Kediri – Dasan Bagu sepanjang 2,7 km dengan nilai rencana anggaran termasuk ruas RM dan BMW lainnya sekitar 12,4 Milyar melalui dana PRIM. Adapun pekerjaan yang akan direncanakan pada ruas ini antara lain peninggian badan jalan, overlay, pelebaran badan jalan dari 3.5 meter menjadi 4.5 meter, rabat bahu kiri dan kanan hingga ke top saluran/talud sungai, membuat drainase, disepanjang sungai yang curam akan dipasang guadrill sebagai pengaman, sedangkan untuk bahu jalan dekat dengan drainase akan dipasang dengan patok pengarah (guide post), serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan lainnya. Menambahkan pemaparan Kasi Satpol PP sebelumnya, beliau menambahkan bahwa design yang dibuat oleh Konsultasi Design sudal idela dan akan menertibkan bangunan yang berada di bahu jalan dan sempadan sungai. Oleh karena itu, beliau meminta izin untuk melaksanakan hal tersbeut guna kepentingan bersama. Pada akhir pemaparannya, beliau memohon untuk masyarakat Desa Montong Are khusunya agar ikut mengawasi pekerjaan infrastruktur jalan pada ruas Kediri – Dasan Bagu sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan membeirkan manfaat untuk semua orang. Adapun keluhan terkait dengan pembangunan jalan tersebut, dapat disampaikan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat melalui media pengaduan yang telah dipaparkan sebelumnya.

Setelah berakhirnya pemaparan dari narasumber, teragendakan diskusi tanya jawab oleh peserta sosialisasi kepada narasumber. Penanya pertama dari Staff Kantor Desa Montong Are. Beliau bertanya berapakah lebar badan jalan yang akan dihotmix pada ruas Kediri – Dasan Bagu.

Pertanyaan dari Staaf Desa ini, langsung ditanggapi oleh Kasi Perencanaan Teknis DPUTR Lombok Barat. Beliau menyampaikan bahwa lebar jalan ruas Kediri – Dasan Bagu pada saat ini yaitu 3,5 meter dan akan dilebarkan menjadi 4,5 meter sehingga butuh pelebaran untuk bahu jalan dan apabila memungkinkan akan dibuatkan saluran ata rabat beton huruf V. Setelah diamati, pelebaran jalan tersebut akan terkena bangunan yang berada di bahu jalan pada saat ini, pot-pot yang berada di depan SD dan gapuran di awal ruas tersbeut akan dibersihkan sehingga pengguna jalan akan merasa nyaman dan aman dalam berkendara maupun berjalan kaki.

Usman selaku Tokoh Masyarakat Desa Montong Are sejumlah pertanyaan bahkan keluhan kepada narasumber yang hadir, antara lain:

  • Pelebaran jalan yang dilakukan di lokasi mana saja? Karena musholla yang berada di ruas tersebut mengarah atau menjorok kedepan.
  • Perlu adanya penindakan tegas dari instansi terkait perihal dengan saluran yang penuh dengan sampah bahkan ada yang menjadikan saluran sebagai tempat pembuangan smapah.
  • Untuk Satpol PP Kabupaten Lombok Barat, beliau mempertanyakan apakah ada ganti rugi apabila ada tindakan penggusuran terhadap lapak lapak atau pkl yang berada di bahu jalan?
  • Perlu adanya solusi terhadap kendaraan yang melewat ruas Kediri – Dasan Bagu pada khususnnya yang melebihi kapasitas.

Keluhan serta pertanyaan dari Bapak Usman langsung ditanggapi oleh ketiga narasumber yang hadir, antara lain:

  • Dinas PUTR Lombok Barat menanggapi terkait dengan pelebaran jalan dilakukan sepanjang ruas Kediri – Dasan Bagu dan telah dilakukan design dengan seimbang untuk kiri dan kanan. Untuk di dekat musholla tersbeut akan dilakukan rabat beton pada bahu jalan dengan punggungnya kemiringan 2-3% sehingga air dapat mengalir dengan cepat ke saluran.
  • Terkait dengan permaslahan sampah di saluran, ke tiga arasumber yang hadir menyampaikan bahwa solusi dari permasalahan tersebut perlu dibangun kesadaran dari asyarakat itu sendiri agar tidak membuang sampang di saluran. Karena sesungguhnya, yang terkena dampak akan pembuangan sampah sembarang tersebut ialah oknum itu sendiri. Untuk di Dinas PU sendiri, ada pekerjaanpengerukan endapan yang berada di saluran yang disebabkan oleh lumpur dan tanah.
  • Terkait dengan penertiban lapak atau pkl yang beada di bahu jalan, Satpol PP menanggapi akan hal tersebut. Tanggapan tersebut diawali dengan informasi bahwa akan dilakukan penertiban PKL yang berada di bahu jalan pada pertigaan Kediri. Sebelumnya, Satpol PP telah berkoordinasi dengan Dinas Perindag Kabupaten Lombok Barat terkait solusi yang tepat untuk mengganti penggusuran lapak tersbeut. Rencananya, akan dibuatkan lapak khusus sendiri untuk berjualan, tetapi hingga saat ini masih terkenala dengan tanah dan sedang dibahas pada bagian aset. Selain itu, solusi lainnya renacananya akan diberikan rombong untuk berjualan. Beliau menegaskan bahwa tempat berjualan yang mengganggu bahu jalan akan ditertibkan dan perihal maslaah ganti rugi akan menjadi wewenang dari Dinas Perindang Kabupaten Lombok Barat.
  • Solusi untuk truk yang melebihi kapasitas ditanggapi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat. Beliau menyampaikan bahwa, tanda berat tonase (8T) sebenernya telah terpasangan diujung ruas (sta 0+000) pada ruas Kediri – Montong Are. Tetapi, balk lagi pada kesadaran masyarakat yang kurangnya kedisplinan untuk mematuhi rambu yang telah terpasang. Untuk kedepannya, direncanakan akan dipasangkan portal di ujung ruas ini sehingga kendaraan dengan muatan berlebih tidak dapat melewati.

Muammar selaku Tokoh Masyarakat Dusun Kebon Baru menyampaikan keluhan dan pertanyaan antara lain:

  • Terkait dengan penertiban bangunan yang berada di bahu jalan, bagaimana solusi terkait dengan bangunan yang bersertifikat hak milik pribadi?
  • Harus adanya solusi yang tegas terkait parkir liar truk yang berada di sepanjang jalan Desa Montong Are. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pekerjaan masyarakat Montong Are sebagai supir truk angkutan, sehingga memakirkan kendaraanya dipinggir jalan. Harapannya, sebelum jalan selesai dikerjakan, harus diselesaikan permasalahan tersebut.
  • Jalan yang berada 200-300 meter ke timur dari arah gapura sering terjadi banjir akibat meluapnya air sungai karena pendangkalan, perlu adanya solusi yang tepat berkaitan hal tersebut.
  • Apakah sampai saat ini ada terjalin koordinasi dengan PDAM terkait dengan penggalan pipa PDAM pada ruas jalan yang sudah baik? Karena selama ini, ketika PDAM sudah menggali untuk pipa air, tidak mengembalikan kondisi seperti semula.
  • Di Desa Montong Are, banyak dusun yang memiliki elevasi pemukiman lebih tinggi dari jalan, sehingga apabla terjadi hujan akan membawa air dari pemukiman yang elevasi lebih tinggi tersebut ke jalan sehingga menjadi banjir. Bagaimana solusinya dalam perencanaan pekerjaan jalan ini?

Keluhan serta pertanyaan dari Bapak Muammar dotanggapi langsung oleh narasumber, antara lain:

  • Kasi Satpol menanggapi terkait dengan penertiban PKL tanahnya telah bersertifikat. Beliau menyampaikan bahwa Satpol PP tidak akan melakukan penertiban sebelum adanya pelimpahan dari instansi terkait karena sesuai Standar Oprasional Prosedur (SOP) di SatPol PP.
  • Kabis Sarpras Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat menambahi bahwa daerah Ruang Milik Jalan (Rumija) sudah menjadi milik jalan sehingga tidak ada alasan lagi untuk ditertibkan demi keselamatan dan keamanan bersama. Bersamaan dengan hal ini, beliau juga menanggapi terkait dengan “parkir liar” untuk truk yang berada di ruas Montong Are tersebut. Beliau menyampaikan sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2009, telah tertuang bahwa pengusaha truk wajib menyediakan pool untuk parkir kendaraannya. Untuk hal ini, beliau meminta kepada Desa Montong Are untuk melakukan sosialisasi akan hal ini.
  • Terkait dengan banjir yang kerap terjadi di jalan akibat pelimpahan air dari pemukiman dengan elevasi yang lebih tinggi, Kasi Perencanaan Dinas PU Lombok Barat menyampaikan bahwa telah di design oleh Konsultan Design akan hal tersebut. Badan atau aspal jalan akan ditinggikan dan akses masuk menuju gang kana dipasang dekker sehingga air dapat mengalir dengan baik. Bersamaan dengan hal ini pula, beliau menyampaikan bahwa siapapun yang memanfaatkan badan jalan untuk keperluan pemasangan pipa air minum, telpon, maupun listrik harus meminta izin ke pengelola jalan dalam hal ini yaitu Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat (untuk jalan kabupaten Lombok Barat). Hal tersebut sudah jelas tertuang dalam Pertauran Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. Hingga saat ini, PDAM tidak pernah melakukan koordinasi dengan Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan penggalian pipa. Selanjutnya, beliau meminta kepada FLLAJ Kabupaten Lombok Barat untuk memfasilitasi agar mengundang PDAM dalam rapat untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Dinas PU sebagai pengelola jalan kabupaten.

Dengan berakhirnya tanggapan dari Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat, berakhir pula kegiatan Sosialisasi FLLAJ Kabupaten Lombok Barat di Desa Montong Are pada pukul 12.00 Wita.

DOKUMENTASI SOSIALISASI DESA MONTONG ARE FLLAJ KABUPATEN LOMBOK BARAT