x

Apa yang bisa kami perbaiki dari website ini?

Berita

Home / Berita

Rapat Bulan Februari FLLAJ Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018

Gerung - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat kembali menyelenggarakan rapat rutin bulan kedua pada tahun 2018. Rapat yang dimulai pada pukul 09.00 WITA s.d selesai ini diselenggarakan 26 Februari 2018 di Aula Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri oleh 30 yang terdiri dari Anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat, Bagian Ekonomi Provinsi NTB, serta Unsur Camat di Kabupaten Lombok Barat dengan 36 persen diantaranya terdapat keterlibatan perempuan.

Fathurrahman, SH selaku Koordinator Pokja FLLAJ Kabupaten Lombok Barat membuka sekaligus memimpin rapat yang beragendakan pembacaan aduan/keluhan/informasi selama bulan Februari 2018 serta pembahasan permasalahan galian c di Kabupaten Lombok Barat.

Aduan/keluhan/informasi terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan sebanyak 10 butir yang telah dihimpun oleh FLLAJ Kabupaten Lombok Barat selama bulan Februari 2018 disampaikan oleh IAO Suwati Sideman, ST.,MSc selaku Ketua Pokja FLLAJ Kabupaten Lombok Barat. Keseluruhan pengaduan tersebut telah dilakukan tindak lanjut oleh Sekretariat FLLAJ Kabupaten Lombok dengan melakukan koordinasi maupun mengirimkan surat himbauan kepada dinas terkait sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat.

Tanggapan keluhan/aduan terkait dengan terjadinya longsor yang sebagian besar terjadi diakibatkan dengan adanya cuaca buruk yang melanda Kabupaten Lombok Barat akhir-akhir ini disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat. Beliau menyampaikan bahwa longsor yang terjadi akibat bencana alam direncanakan akan dilakukan pemasangan bronjong oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat. Disamping itu, beliau juga menyampaikan bahwa rencana kedepannya untuk daerah atau tanggul sungai yang longsor akan dilakukan tanggap darurat dengan menggunakan karung  yang berisikan tanah sebagai pengganti bronjong. Disampaikan bahwa penggunaan karung tersebut lebih permanen dan kuat menahan daripada penggunaan bronjong. Apabila dilihat dari sisi lainnya, penggunaan karung yang berisikan tanah tersebut juga lebih ramah terhadap lingkungan yang nantinya akan ditambahkan tanaman. Hal ini akan dilakukan uji coba untuk di Kabupaten Lombok Barat.

Permasalahan kurangnya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berada di ruas Selagalas ditanggapi oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Tata Kota Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat. Beliau menyampaikan bahwa pada ruas tersebut telah dipasang meteran untuk PJU, tetapi alamat kwh tidak sesuai dengan alamat yang ditujukan dan pada akhirnya dikembalikan oleh vendor PLN sehingga pada ruas tersebut belum ada penerangan hingga saat ini. Tetapi, beliau menegaskan dengan adanya pengaduan dari masyarakat ini akan memungkinkan untuk ditangani pemasangannya dari pertigaan Batu Kumbung menuju ke barat.

Terkait dengan penggunaan lajur lambat untuk kendaraan roda dua disampaikan oleh Kanit Dikyasa Polres Lombok Barat. Beliau menyampaikan bahwa pemeriksaan selama ini yang dilakukan oleh Polres Lombok Barat perihal kelengkapan untuk keselamatan berkendara serta sosialisasi terhadap pengguna kendaraan roda dua agar melalui lajur sesuai dengan rambu yang telah terpasang. Beliau juga menyampaikan bahwa belum adanya payung hukum khusus untuk Peraturan Daerah pelaksanaan penindakan karena berbatasan dengan wilayah hukum di provinsi. Akan adanya sosialisasi antara 3 Polres (Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Tengah) agar pengguna jalan semakin paham dan diharapkan dapat mematuhi rambu yang telah terpasang.

H. Taesir selaku Tokoh Agama di Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa disetiap kajian atau ceramah pengajia beliau telah gencar disampaikan juga sosialisasi dengan pendekatan agama agar pengguna kendaraan bermotor harus dan wajib menggunakan lajur lambat sesuai dengan rambu yang telah terpasang guna keselamatan bersama. Atas hal ini, beliau mendapat apresiasi dari anggota forum lainnya perihal hal dimaksud.

Agenda selanjutnya terkait dengan pembahasan permasalahan galian c di Kabupaten Lombok Barat diawali oleh penyampaian dari Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Lombok Barat. Beliau menyampaikan bahwa permasalahan galian c ini semakin lama akan menimbulkan dampak yang semakin luas. Sehingga, harapannya pembahasan galian c disini untuk mencari solusi dari beberapa stakeholder yang terkait sesuai dengan aturan dan perundang-udangan yang berlaku.

Permaslaahan galian c di wilayah Gerung disampaikan oleh Camat Gerung. Beliau meyampaikan bahwa di Kecamatan Gerung terdapat dua lokasi galian c, yang pertama di Pantai Induk. Pada lokasi tersebut beliau menyampaikan bahwa sudah dilakukan upaya dari desa untuk mencegah galian c dan terakhir telah dilakukan penutupan dengan bantuan Satpol PP Kabupaten Lombok Barat yang berawal dari keluhan masyarakat. keluhan tersebut muncul dikarenakan adanya tetesan solar yang jatuh ke jalan dan berasal dari bak pengangkut sehingga kerap terjadi kecelakaan bermotor. Hingga saat ini, pada lokasi tersebut terdapat penambahan jumlah alat berat untuk galian c sehingga sudah sangat sulit dicegah dan telah disampaikan ke Satpol PP untuk dilakukan tindak lanjut. Untuk lokasi kedua di wilayah Gerung terdapat di daerah Gapuk. Armada pengangkut material galian c tersebut telah merusak jalan. Kondisinya disana, Kepala Desa telah mengirimkan surat kepada pengelola galian c untuk memperhatikan jalan yang rusak agar dikembalikan seperti semula tetapi tidak pernah diindahkan.

Trantib Camat Narmada menyampaikan bahwa hampir di semua di Kecamatan Narmada terdapat lokasi galian c. terlebih di daerah Lembah Sempage dan Sedau hingga membuat badan jalan rusak parah. Beliau menyampaikan apabila perbaikan jalan telah dilakukan, akan tidak ada artinya jika armada pengangkut galian c tetap melewati ruas tersebut. Beliau selaku trantib kecamatan bersama dengan pihak desa telah melakukan peneguran terhadap pengelola galian c, tetapi hingga saat ini kegiatan penggalian disana masih terus berjalan.

Edi Sutaryono selaku masyarakat transportasi menggambarkan keadaan galian c yang berada di Kecamatan Gunungsari. Beliau menjelaskan bahwa banyak pengusaha property yang mengeruk tebing untuk kepentingan pribadi. Beliau meminta agar hal tersebut dapat dilakukan kerjasama dengan pemerintah sehingga tidak terjadi kerusakan yang akan terus menyambung.

Heru selaku wartawan Suara NTB menyampaikan kondisi galian c yang berada di Kecamatan Lembar dan Sekotong. Adanya pembangunan pelabuhan Gili Mas yang saat ini sedang berlangsung tidak ada pengawasan yang kuat dari pemerintah perihal penggalian, sehingga dampak yang nantinya ditimbulkan akan terjadi longsor. Untuk di daerah Sekotong terjadinya longsor di daerah Lendang Re – Loang Batu. Pada ruas tersebut beliau menyampaikan bahwa tidak ada guadrill sebagai pelindung kendaraan bermotor dengan hal-hal yang cukup mebahayakan, sehingga perlu menjadi atensi bersama terlebih kepada dinas terkait untuk dilakukan tindak lanjut karena sudah cukup memakan korban jiwa.

Kabid Ops Sat Pol PP Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa beberapa dampak adanya galian c ini yang melebihi dari izin yang diberikan, dampak dari adanya proses pengangkutan seperti ada oli atau solar yang tumpah akibat dengan armada pengangkutan. Terhadap dampak-dampak ini perlu dicarikan solusi dari dampak adanya kegiatan galian c yang merupakan kewenangan provinsi.

Sayangnya dalam rapat ini, pemegang kewenangan perihal galian c berada di Dinas Pertambangan Provinsi NTB serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB tidak hadir dalam kegaiatan ini. Bahwasannya pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat berkontribusi dengan Pemerintah Provinsi NTB perihal galian c. Sehingga Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda menyampaikan bahwa poin yang dapat dikutip dari permasalahan galian c bahwa memang ada beberapa inventarisasi masalah, antara lain:

  • Galian c tanpa izin;
  • Galian c yang melebihi dari muatan dari izin dimaksud;
  • Dampak dari galian c apakah menyentuh badan jalan, pemukiman, saluran irigasi;
  • Dampak transportasi galian c.

Untuk selanjutnya, bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat perlu bersurat ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB untuk diberikan waktu duduk bersama mencari solusi menangani CSR, kemudian FLLAJ Kabupaten Lombok Barat berkoordinasi juga untuk meminta data lokasi galian c yang berizin maupun tidak di Kabupaten Lombok Barat sebagai dasar bersama unsure kecamatan mencari tindak lanjut untuk galian c yang belum mempunyai izin.

ADUAN/KELUHAN/INFORMASI FEBRUARI 2018

DOKUMENTASI