x

Apa yang bisa kami perbaiki dari website ini?

Berita

Home / Berita

Rapat Bulan April FLLAJ Kabupaten Lombok Barat

Gerung - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat kembali menyelenggarakan rapat rutin bulan keempat tahun 2018. Rapat yang dimulai pada pukul 09.00 WITA s.d selesai ini diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri oleh 32 yang terdiri dari Anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat, Perwakilan Balai Jalan Nasional IX Mataram, Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Ketua Asosiasi Pedagangan Kaki Lima (APKLI) Provinsi NTB, Ketua Asosiasi Pedagangan Kaki Lima (APKLI) Kabupaten Lombok Barat, Developer PT. Hassito Perkasa Nusantara, serta PIUC dengan 21,875 persen diantaranya terdapat keterlibatan perempuan.

Fathurrahman, SH selaku sekretaris FLLAJ Kabupaten Lombok Barat membuka kegiatan ini pada pukul 09.30 WITA. Dalam pembukanya, beliau menyampaikan bahwa rapat bulanan FLLAJ Kabupaten Lombok Barat merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya dengan agenda wajib yaitu pembahasan aduan/keluhan/laporan masyarakat yang telah dihimpun oleh Sekretariat FLLAJ Kabupaten Lombok Barat beserta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh FLLAJ Kabupaten Lombok Barat. Dalam pembukannya pula beliau menyampaikan ketiga buah agenda yang akan dibahas dalam rapart ini.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat selaku Ketua FLLAJ Kabupaten Lombok Barat menyampaikan beberapa arahan sebelum agenda rapat mulai dibahas. Beliau menyampaikan bahwa rapat bulanan ini merupakan agenda yang rutin dilaksanakan oleh FLLAJ Kabupaten Lombok Barat dimana kegiatan ini dapat melakukan koordinasi kepada instansi yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada aduan dari masyarakat yang tidak mendapat tanggapan dari Instansi terkait dan beliau mengapresiasi keaktifan dari intansi tersebut artinya keberadaan FLLAJ Kabupaten Lombok Barat dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Harapan beliau Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat tetap bisa eksis untuk tahun-tahun selanjutnya dan tidak tergantung dengan adanya dana PRIM karena FLLAJ sendiri sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 37 Tahun 2011.

Gita Maya selaku Tenaga Ahli FLLAJ Kabupaten Lombok Barat menyampaikan 9 buah laporan/keluhan/aduan masyarakat selama bulan April 2018. Dari 9 buah keluhan tersebut telah dilakukan tindaklanjut sebesar 100% dengan bentuk surat himbauan maupun koordinasi langsung dengan dinas terkait. Dari semua pengaduan tersebut, FLLAJ Kabupaten Lombok telah berhasil melakukan kasifikasi enis kelamin dari setiap pengadu. Yakni pengadu perempuan masih dapat dikatakan minim yakni hanya 11,11% atau hanya 1 pengadu saja dari keseluruhan pengaduan yang masuk pada Bulan April 2018.

Tanggapan terhadap beberapa aduan untuk Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat disampaikan oleh Ni Luh Putri Utami, ST.,MT.,MSc selaku Kasi Perencanaan Teknis dan Pengendalian Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat. Beliau menyampaikan bahwa aduan terkait kerusakan jalan yang berada di Jembatan Gantung – Kebon Ayu, Gerung, sudah dilakukan tender melalui dana DAK dan akan penandatanganan kontrak minggu pertama bulan Mei. Sehingga sudah dapat dilakukan perbaikan mulai bulan Mei tahun 2018. Untuk 4 (empat) aduan yang sama terkait keluhan di ruas jalan Sayang-Sayang – Gunungsari yang melalui Desa Kekeri, Mambalan, Ranjok, dan Gegutu Reban beliau menyampaikan bahwa akan dikerjakan dana PRIM Paket P3 dan sudah selesai masa tender. Ruas tersebut akan ditindaklanjuti oleh kontraktor mulai bulan Mei 2018. Selanjutnya, untuk aduan terakhir terkait dnegan kerusakan jalan di ruas Narmada – Batu Kumbung bahwasanya saat ini masih dalam masa pemeliharaan dari kontraktor. Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Lombok Barat selaku PPK pada Paket tersebut telah berkoordinasi dengan kontraktor untuk segera dilakukan penanganan pada keruakan dimaksud.

Penerangan Jalan Umum yang mati di Ruas Jalan Raya Merembu ditanggapi oleh Kepala Bidang Tata Kota Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat. Beliau menyampaikan bahwa PJU akan kembali menyala paling lambat pada tanggal 2 Mei 2018 dan beliau meminta kepada FLLAJ Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan verifikasi ke lapangan setelah PJU aktif kembali.

L. Winengan selaku Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat menambahkan bahwa PJU yang diminta masyarakat di Jembatan Gantung – Kebon Ayu telah dilakukan negosiasi kepada PLN dapat dialirkan listrik sepanjang itu sehingga PJU dapat dipasang pada ruas tersebut.

Aduan masayarakat terkait bekas material yang tersisa di badan jalan pada BYpass BIL II yang telah mengganggu pengguna jalan ditanggapi oleh Heri Susanto selaku Direktur PT. Hissto Perkasa Nusantara. Beliau menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi di jalan Bypass BIL II yang pada dasarnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari developer dari pengembang pembangunan BTN. PT. Hissto sendiri sebelumnya telah mendapat teguran yang serupa pada saat kegiatan pengerukan tanah. Beliau menyampaikan bahwa hal ini merupakan sebuah kasus yang dilematis, dimana sisa material di jalan tersebut apabila hujan menjadi licin dan pada saat kering debunya bertebara yang menggangu pengguna kendaraan bermotor. Sehingga, akan hal tersebut developer memberikan alternative yaitu menutupnya dengan border sehingga dapat menimalisir aduan-aduan serupa. Beliau menyampaikan bahwa PT. Hissto bersifat kooperatif untuk menerima aduan dari masyarakat terkait pembangunan perumahan yang sedang berlangsung untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat sekitar.

Pemaparan pengembang tersebut dtanggapi oleh Pak Menge selaku perwakilan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Mataram. Beliau menyampaikan bahwa apapun yang dilakukan pengembangan disisi jalan bypass BIL tersebut yang menggunakan jalannya sebagai akses keluar masuk seharusnya menyampaikan izin lokasi kepada Balai Jalan Nasional selaku pemilik jalan bypass BIL I dan II.

Lalu Sahabbudin dari PIUC mempertanyakan apakah terseia atau tidak dokuman Amdalalin dan dokumen lingkungan UKL/UPL yang telah disiapkan untuk perumahan di sisi jalan ruas Bypass BIL II.

Pertanyaan tersebut ditanggapi langsung oleh Lalu Winengan dari DisPerkim Kabupaten Lombok Barat bahwa pada dasarnya khusus untuk rumah bersubsidi dari Pemerintah tidak memerlukan dokumen Amdalalin sesuai dengan PP 64 tahun 2016 dan Permendagri Nomor 54.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat menambahkan bahwa pada dasarnya kegiatan apapun baik perumahan maupun perdagangan yang menimbulkan dampak keramaian diperlukan adanya kajian atau amdalalin. Tetapi kembali lagi untuk hal ini menjadi multi-tafsir banyaknya regulasi-regulasi yang belum secara teliti dibahas atau didiskusikan.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Provinsi NTB menyampaikan bahwa akan ditata kembali PKL yang ada dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat telah berjanji akan menyiapkan lahan pembebasan di sebelah timur Perpustakaan Daerah dan sebelah barat SMP 4 Gerung yang masih untuk penampatan PKL yang sebelumnya berada di Giri Menang Square.

Pak Menge dari Balai Jalan Nasional IX Mataram menyampaikan bahwa apresiasi kepada Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Provinsi NTB yang akan melakukan pemindahan PKL yang berada di Giri Menang Square dan beliau mengharapkan agar segera terealisasi. Karena mengingat wajah Lombok pertama kali dilihat oleh pendatang dari Giri Menang Square. Balai Jalan Nasional telah memasang plang batas-batas rumija, rumaja, dan ruwasja beserta dengan sanksi pelanggaranannya sebanyak 6 (enam) buah di Giri Menang Square tetapi sama sekali tidak dipatuhi oleh PKL yang ada. Karena selama belum mempunyai ruang yang tidak pasti maka masalah PKL tetap terjadi.

Ariyananta Rusnan selaku Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan bahwa dari dinas sendiri telah bersurat ke BPKAD untuk dipersiapkan lahan guna memberi ruang kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sebelah barat SMP 4 Gerung tetapi hingga saat ini terjadi permasalahan yang tidak diketahui. Hal ini dilakukan karna yang paling utama yaitu untuk melindungi keselamatan dari pedagang itu sendiri. Disperindag Kabupaten Lombok Barat juga telah mengirimkan surat kepada Asosiasi Pedagang Kaki Lima untuk menghimbau kepada PKL disana agar berjualan dimuali dari jam  sore hingga 11 malam dan setelah itu agar membawa rombong dagangannya pulang kerumah, tetapi kenyataannya hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Disamping itu, PKL tersebut meminta ruang untuk berjualan di tempat yang strategis untuk dijangkau oleh para pembeli. Beliau menyampaikan bahwa BPKAD hingga saat ini belum memberikan jawaban atas pembebasan lahan tersebut, padahal Disperindag telah berjanji akan merelokasi PKL yang berada di Giri Menang Square ke sebelah barat SMP 4 Gerung. Atas saran lain untuk lahan di sebelah timur perpustakaan, beliau akan meminta izin ke BPKAD untuk penggunaan lahan disana agar keselamatan penjual serta pembeli menjadi terjamin serta pemandangan dari Giri Menang Square sendiri menjadi tetap indah

Pak Syaifullah memberikan masukan agar bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lombok Barat akan memfasilitasi pertemuan selanjutnya dengan BPKAD, Disperindag, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, serta Pol PP Kabupaten Lombok Barat terkait dengan permasalahan PKL di Giri Menang Square. Dan selanjutnya, akan dilakukan sosialisasi juga kepada PKL disana.

Sebagai penutup, Lalu Sahabbudin menyampaikan 8 poin veirifikasi tahap III Bulan Juni 2018 guna pencairan daha hibah insentif Rp 2.000.000.000. Beliau menyampaikan bahwa satu poin verifikasi tersebut bernilai Rp 40.000.000 sehingga, beliau meminta agar FLLAJ Kabupaten Lombok Barat bekerja dengan maksimal sehingga tidak terlewat 1 poin pun.

Suasana rapat bulanan tersebut berlangsung hangat. Rapat Bulanan FLLAJ Kabupaten Lombok Barat menjadi bentuk reaksi positif agar warga masyarakat Lombok Barat dapat menikmati perjalanan yang aman dan nyaman.