x

Apa yang bisa kami perbaiki dari website ini?

Berita

Home / Berita

Konsultasi Publik Tematik Paket P5 Kumbung - Kuripan di Desa Kuripan Utara

FLLAJ Kabupaten Lombok Barat kembali mengadakan kegiatan Konsultasi Publik tematik terkait dengan sosialisasi kepada warga agar plat beton sebagai akses keluar masuk yang berada di atas saluran yang dibangun tidak dianggarkan oleh Kontraktor. Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.00 WITA ini dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Juli 2018 bertempat di Aula Kantor Desa Kuripan Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh warga Desa Kuripan Induk yang terkena dampak langsung akan pekerjaan jalan ini, PIUC, Kontraktor, serta Konsultan Supervisi.

Kepala Desa Kuripan Utara memberikan sambutan sebelum konsultasi publik dimulai. Beliau menyampaikan bahwa konsultasi publik ini bertujuan untuk menginfromasikan paket pekerjaan P5 ruas Kumbung – Kuripan. Beliau mengharapkan agar kegiatan ini dapat memberikan informasi jelas dan lengkap terkait pekerjaan jalan sehingga nantinya tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari.

Fathurrahman selaku Sekretaris FLLAJ Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa konsultasi publik ini merupakan konsultasi ke empat yang dinisiasi oleh FLLAJ. Beliau menyampaikan bahwa pembangunan dan pemeliharaan jalan sebelum adanya UU Nomor 22 tahun 2009 disahkan berjalan di masing-masing dinastanpa adanya koordinasi yang cukup baik. Setelah adanya pengesahan UU tersebut, tertuang didalamnya bahwa FLLAJ merupakan wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. Wahana koordinasi ini merupakan keterlibatan antar instansi yang menangani terkait dengan jalan dan lalu lintas. Instansi terkait yang dimaksudkan disini seperti Dinas Perhubungan, Dinas PU, Kepolisian, dsb. FLLAJ di Kabupaten Lombok Barat ini telah aktif mulai tahun 2017 dengan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang salah satu contohnya yaitu keterlibatan masyarakat pada pekerjaan jalan yang sedang berlangsung. Pekerjaan jalan ruas Kumbung – Kuripan ini merupakan pekerjaan yang telah lama dinantikan oleh warga setempat, sehingga perlu adanya dukungan dari masyarakat karena akan berdampak untuk kelancaran perekonomian dari warga itu sendiri. FLLAJ mempunyai tuigas lain selai melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas yaitu menerima masukan/keluhan/informasi terkait dengan jalan dan lalu lintas dari masyarakat melalui media pengaduan yang telah disediakan untuk disampaikan ke pihak terkait atau bidang lain yang berkompeten.

Hadi Suwasono selaku Engineer dari PIUC memaparkan teknis pekerjaan jalan ruas Kumbung – Kuripan. Beliau menjelaskan bahwa PIUC hadir di Lombok Barat untuk mengawasi dan memastikan pekerjaan paket PRIM yang berada di Lombok Barat berjalan dengan lancar. Mekanisme pembiayan pada pekerjaan jalan ini awalnya dibiayain 100%oleh APBD Lombok Barat. Setelah tanggal kontrak pekerjaan ini berakhir, akan dilakukan verifikasi oleh pemberi hibah dan akan digantikan anggaran pekerjaan tersebut setinggi-tingginya 40% dari anggara proyek apabila lolos sesuai dengan persyartaan spesifikasi yang telah ditentukan. Persyaratannya salah satu yaitu terkait dengan saluran yang berada di kanan-kiri jalan berjalan sesuai dengan fungsinya. Pembuatan saluran tersebut mempunyai kendala yaitu jalan masuk ke rumah warga akan terputus. Beliau menyampaikan bahwa proyek tidak menganggarkan untuk plat beton sebagai akses keluar masuk ke rumah warga. Oleh karena itu, konsultasi publik ini dilaksanakan guna meminta dukungan dari masyarakat untuk dapat berpartisipasi pada pekerjaan jalan ini dalam membuat plat beton sebagai akses keluar masuk ke rumah warga sendiri sesuai dengan kebutuhan.

Terdapat beberapa masukan dan pertanyaan yang telah ditanggapi oleh Konsultan amupun Kontarktor Paket P5 ruas Kumbung – Kuirpan. Inti dari pertanyaan dari warga sebagian besar sama yaitu terkait dengan permintaan penggantian lahan yang akibat adanya pelebaran. Kontarkror menekankan bahwa pada ruas ini, tidak ada lahan warga yang terkena akan adanya pelebaran. Tetapi, bangunan yang berada di Ruang Milik Jalan (RUMIJA) harus dibongkar karena pada dasarnya laha tersebut milik pemerintah untuk kepentingan bersama. Terkait dengan usulan warga yang akan menebang pohon sendiri hal tersebut sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Hadi bahwa Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat yang akan melakukan penebangan pohon sesuai dengan tupoksinya untuk pemeliharaan dan pengawasan. Beliau menekankan juga disini bahwa plat beton sebagai akses keluar masuk warga dari rumah ke jalan yang berada di ata saluran tidak dianggarkan. Terkecuali untuk akses fasilitas umum seperti gang, rumah ibadah, dan sekolah. Beliau menjelaskan bahwa pemberi hibah dalam pekerjaan jalan ini ingin melihat partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dengan membuat plat beton sendiri. Hal tersebut dapat memperlihatkan rasa ingin memiliki yang dimiliki oleh masyarakat khususnya yang terkena dampak. Terkait dengan keterlibatan masyarakat ubntuk ikut dalam pengawasan pembangunan saluran sangat diapresiasi oleh Pak Hadi. Beliau menyampaikan bahwa pengawasan dapat dilakukan guna melihat kualitas dari pembuatan saluran tersebut sesuai dengan tebal saluran yang sudah ditentukan.