x

Apa yang bisa kami perbaiki dari website ini?

Berita

Home / Berita

Lokakarya Tanggapan PMC Mengenai Paket Kontrak dan Swakelola kepada Dinas PUTR Lombok Barat

FLLAJ Kabupaten Lombok Barat meghadiri Lokakarya Tanggapan PMC Mengenai Paket Kontrak dan Swakelola kepada Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 28 Juli 2018 ini dihadiri oleh Kontraktor Paket P3, P4, dan P5 PRIM, Konsultasn Supervisi, serta Pengawas untuk Paket Swakelola. Kegiatan ini diawali oleh sambutan dari Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat diperlukan sebagai masukan untuk kontraktor maupun konsultasn untuk bekerja dengan lebih baik untuk waktu kontrak yang tersisa hanya 3 bulan.

Selanjutnya pemaparan hasil Monitoring dan Evaluasi dari PMC disampaikan oleh Max Blacker. Pemaparan beliau diawali dengan untuk paket P3, selanjutnya P4, lalu P5 dan diakhiri paket swakelola. Beliau menyampaikan terkait dengan paket kontraktual yaitu perambasan rumput yang haislnya kurang baik, perlunya pembersihan gorong-gorong dan saluran, wingwall yang rusak dan belum dilakukan perbaikan hingga saat ini, serta kurangnya pembersihan bahu jalan. Untuk paket swakeola, beliau menyampaikan bahwa tidak ada kemajuan yang signifikan untuk item pekerjaan seperti agregat kelas s, perbaikan struktur, perbaikan perkerasan, serta perbaikan jembatan. Disamping itu, untuk pekerjaan pemeliharaan rutin pada paket swakelola seperti pemotongan rumput mempunyai kualitas yang buruk, tidak ada pembersihan saluran dan gorong-gorong. Oleh karena itu, beliau mengharapkan perlunya peningkatan dalam kinerja sehingga kemajuan fisik yang hanya berada di angka 28% dapat segera meningkat.

Setelah pemaparan dari Max Blacker, ditanggapi oleh masing-masing GS kontraktor paket tersebut serta konsultasn supervisi. Untuk paket P3, telah dilakukan perambasan rumput untuk tahap 1 dan akan segera dilanjtkan untuk tahap 2 yang akan dimulai pada bulan Agustus. Terkait dengan normalisasi saluran dan gorong-gorong, beliau menyampaikan bahwa untuk paket P3 memilik kendala yaitu kekurangan personil. Beliau menyampaikan bahwa untuk 13 ruas rutin, baru hanya 8 ruas saja yang dilaksanakan dan sisanya akan dilakukan dengan personil yang ada tersebut. Disamping itu, konsultaan supervisi juga memberikan tanggapan atas hasil monev Max Blacker tersebut. Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada FLLAJ Kabupaten Lombok Barat sebagai wahana koordinasi antara pelaksana dengan masyarakat untuk menyelasaiakn kendala yang terjadi khususnya terkait dengan aspek sosial. Beliau menyampaikan bahwa FLLAJ Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan Konsultasi Publik di setiap desa yang berada di paket rehab tersebut untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasannya kontraktor tidak akan membuatkan plat beton di atas saluran sebagai akses keluar masuk warga dari rumah ke jalan. Beliau menambahkan pada awalnya terjadi perdebatan pada saat kegiatan konsultasi publik berlangsung, tetapi atas penjelasan dari FLLAJ, Kontraktor, dan Tim PIUC masyarakat menerima hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan jalan.

Hadi Suwasono selaku Engineer PIUC menyampaikan bahwa Kontraktor maupun Konsultan Supervisi harus sangat benar-benar memperhatikan masukan dan hasil monev dari PMC tersebut. Terlebih Max Blacker menyebutkan bahwa kualitas pekerjaan untuk Kabupaten Lombok Barat menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beliau memberikan pesan bahwa jangan hanya mengejar progress pekerjaan saja, tetapi kualitas pekerjaan sangat penting diperhatikan. Beliau mengharapakan agar waktu yang tersisa di 3 bulan terakhir ini dapat digunakan semaksimal mungkin.

Gita Maya selaku perwakilan dari FLLAJ Kabupaten Lombok Barat menambahkan bahwa untuk pekerjaan jalan pada tahun selanjutnya, FLLAJ Kabupaten Lombok Barat akan melakukan Konsultasi Publik sebelumnya pada tahap design. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi agar permsalahan-permasalahan yang dapat menghambat pada saat pekerjaan jalan berlangsung dapat terselesaikan sebelum pekerjaan tersebut dimulai. Seperti masalah sosial masyarakat, utilitas yang akan terkena pelebaran jalan.