x

Apa yang bisa kami perbaiki dari website ini?

Berita

Home / Berita

Sosialisasi Amandemen PMM PRIM

Forum Lalu Lintas danAngkutanJalanKabupaten Lombok Barat menghadiri Sosialisasi Amandemen 6 Program Management Manual (PMM) Provincial Road Improvement and Maintanance (PRIM) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama 2 hari pada tanggal 9-10 Januari 2019. Kegiatan yang dihadiri oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, KIAT, serta PIUC ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi telah ditandatanganinya Amandemen 6 PMM PRIM oleh Bapak Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR pada tanggal 26 November 2018.

Dalam kegiatan ini, Agita Widjajanto selaku Kasubdit Bimbingan Teknik Jalan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR menyampaikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan kemantapan untuk jalan daerah yaitu sebesar 70% untuk jalan provinsi dan 65% untuk jalan kabupaten. Jalan kabupaten sangat penting untuk ditingkatkan kemantapannya karena sebagai konektivitas 91% jaringan jalan yang ada. Kementerian Keuangan telah melakukan pilot project peningkatan kemantapan jalan daerah tersebut melalui program PRIM di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2013 hingga 2018 serta Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 hingga 2019. Melalui program tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencapai angka 72% untuk kemantapa jalan provinsi, sedangkan 65% merupakan persentase pencapaian kemantapan jalan yang telah diraih oleh Kabupaten Lombok Barat untuk jalan kabupaten. Atas keberhasilan program PRIM yang telah diaplikasikan ke Provinsi NTB maupun Kabupaten Lombok Barat, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah mengusulkan Kabupaten Probolinggo untuk menerima dana hibah PRIM dam mengimplementasikan keberhasilan yang telah dicapai di NTB dan Kabupaten Lombok Barat sebelumnya dengan total hibah kurang lebih 70 milyar dengan target output penanganan jalan 164 km. Beliau menambahkan bahwa dana hibah tersebut dapat diraih setinggi-tingginya dengan persyaratan khusus yang telah tertuang didalam PMM yang telah ditandatangani oleh Bapak Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR pada tanggal 26 November yang lalu. Kegiatan pada pagi hari ini (9/1) merupakan sosialisasi Amandemen PMM yang telah disahkan tersebut terkait mekanisme pemberian hibah yang akan dilakukan pada tahun 2019 ini. Pada akhir sambutannya, beliau mengharapkan agar kegiatan ini dapat berbuah positif dan dapat bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Eka Setiawan selaku perwakilan DFAT menyampaikan bahwa Pemerintah Australia sangat bangga atas pencapaian Program PRIM terkait dengan infrastruktur jalan yang telah berjalan dengan sangat baik di Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat. Beberapa poin yang sangat penting bagi Pemerintah Australia sebagai pemberi hibah yaitu sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam infrastruktur jalan. Disamping itu pula, cross cutting issue merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh Pemerintah Australia terkait dengan Infrastructure for All. Dalam hal ini sangat penting bagaimana keterlibatan semua lapisan masyarakat (perempuan, laki-laki, kelompok disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) serta perlindungan anak dalam infrastruktur jalan. Pemerintah Australia juga memastikan agar semua lapisan masyarakat tersebut dapat tergabung dalam keanggotaan FLLAJ.

Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo menyampaikan harapannya dengan adanya Program PRIM guna meningkatkan infrastruktur jalan di Kabupaten Probolinggo ini, dapat meningkatkan serta mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Probolinggo.

H. Baehaqi selaku Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Lombok Barat dalam hal peningkatan infrastruktur jalan yang dimulai dari tahun 2017 hingga 2018 dan yang sedang berjalan pada tahun 2019 ini. Beliau menyampaikan bahwa keberhasilan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun ini memberikan dampak perubahan peningkatan ekonomi untuk masyarakat Kabupaten Lombok Barat pada khususnya. Dilihat dari presentasenya dari 5,73% meningkat menjadi 6,58% setelah infrastruktur jalan ditingkat melalui program hibah PRIM ini. Peningkatan ekonomi sangat dirasakan manfaatnya dan berdampak langsung terhadap pengurangan angkan pengangguran yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Tetapi, beliau mengakui bahwa tugas besar yang masih harus mnejadi kewajiba Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yakni terkait dengan rata-rata lama sekolah masih belum dapat ditekan angkanya. Harapannya, dengan peningkatan jalan ini, angka pendidikan, kesehatan, serta pengangguran tersebut dapat ditekan.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan penjelasan poin-poin verifikasi yang telah tertuang dalam Amandemen PMM 6 yang akan harus dipenuhi persyaratannya guna menerima dana hibah dan dana insentif setinggi-tingginya pada tahun 2019 oleh Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Probolinggo. Terdapat perbedaan tahapan verifikasi yang akan dilakukan oleh Kabupaten Lombok Barat tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, dilakukan 2 kali tahapan verifikasi taitu pada bulan Juli dan November. Namun, pada tahun ini dilakukan 3 kali tahapan verifikasi yaitu bulan Maret, Juli, dan November. Begitu pula halnya dengan Kabupaten Probolinggo yang akan melakukan verifikasi pertama pada bulan Maret untuk tahun 2019 ini.

Keesokan harinya (10/1) dilanjutkan dengan Lesson Learn PRIM yang dilakukan oleh penerima hibah tahun sebelumnya yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat kepada Penerima Hibah Jalan Daerah (PHJD). Sebanyak empat provinsi, yakni Provinsi Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur, serta enam kabupaten, yakni Kabupaten Belitung, Malang, Pasuruan, Lumajang, Wakatobi, dan Manggarai Barat dipilih untuk mengikuti PHJD.
Mekanisme pencairan dana hibah, yaitu Pemerintah Daerah membiayai terlebih dahulu kegiatan fisik (konstruksi) dan non fisik, seperti penguatan perencanaan, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, keterlibatan masyarakat dan gender. Pengaplikasian PHJD ini mengikuti bagaimana program PRIM yang telah diterapkan oleh Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat dalam infrastruktur jalan selama ini. Beberapa pembelajaran yang diberikan yaitu terkait dengan bagaimana peran FLLAJ, TP3J, Program P/KRMS.Penganggaran dan Reimbursement, Pelelangan, serta Pembelajaran terkait dengan keterlibatan GESI dalam infrastruktur.