x

Apa yang bisa kami perbaiki dari website ini?

Berita

Home / Berita

Rapat Bulan Juni FLLAJ Kabupaten Lombok Barat 2019

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Barat kembali menyelenggarakan rapat rutin bulan Juni 2019. Kegiatan yang dihadiri oleh anggota FLLAJ Kabupaten Lombok Barat serta undangan lainnya ini dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Juni 2019 bertempat di Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.

Pengaduan pertama berkaitan dengan sampah yang berada di depan RPH Kediri, Timur Pondok Pesantren Al Islahuddiny Kecamatan Kediri ditanggapi langsung oleh Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat. Beliau menyampaikan bahwa tim pengangkutan sampah di Kediri sudah bekerja secara maksimal, tetapi memang benar volume sampah yang sangat banyak. Armada tiga roda yang ada di lingkungan-lingkungan banyak membuang sampah di lokasi yang telah menumpuk tersebut. Beliau menyampaikan bahwa Kabupaten Lombok Barat tidak mempunyai lahan Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Permalasahan selanjutnya pula bahwa lokasi sampah yang berada di Kediri tersebut berada di antara Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah. Banyak warga Lombok Tengah pula yang membuang sampah di lokasi tersebut. Pada akhir penyampaiannya, beliau menyampaikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat sendiri telah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk diberikan lokasi TPS sehingga DLH dapat mengangkut sampah tersebut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Akhmadi Saikhu menanggapi bahwa permasalahan sampah sangat krusial terlebih pada saat menempatkan kontainer. Untuk menempatkan kontainer sampah saja sangat sulit karena adanya keberatan dari warga yang ada di sekitarnya.

Robidjono selaku Pengamat Jalan menyampaikan usulan perlunya ada proposal yang dapat di ekspose ke DPR terlait dengan permasalahan sampah sehingga tidak ada kembali adanya pemotongan anggaran untuk persoalan ini. Lokasi TPS perlu adanya kesepakatan sebelumnya dari desa. Setelah mendapatkan lokasi yang tepat, baru dapat dibawa ke Aset Daerah untuk mendapatkan lahan tersebut. Usulan terakir terkait dengan kontainer yang ada saat ini belum tepat, karena bak sampah yang tertutup dengan lubang yang cukup menyulitkan masyarakat untuk membuang sampah sehingga sampah banyak menumpuk di luar kontainer tersebut. Beliau memberikan usulan agar sebaiknya kontainer sampah berbentuk bak terbuka saja sehingga memudahkan masyarakat untuk membuang sampah.

Ibu Ayu selaku Kepala Bidang DLH sangat setuju dengan usulan yang diberikan terkait dengan pengelolaan sampah tersebut. Beliau menyampaikan bahwa untuk permasalahan persampahan selalu dibebangkan ke Dinas Lingkungan Hidup saja, tetapi perlu juga dari desa maupun dusun ikut andil terkait dengan permasalahan ini. Beliau kembali menekanakan bahwa saat ini Kabupaten Lombok Barat belum mempunyai TPS. Kondisi yang ada saat ini, beberapa lokasi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat dijadikan TPS sehingga banyak sampah menumpuk di sembarang tempat. Ditambah pula, kondisi armada yang ada di LH saat ini hanya ada 18 truk untuk melayani sampah di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat dengan kondisi unit yang baik hanya 4 unit saja. Harapannya, hasil yang didapatkan di rapat FLLAJ dapat membantu untuk dilakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik.

Pengaduan selanjutnya berkaitan dengan permintaan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berada Bengkaung melihat lokasi wisata yang sedang berkembang saat ini ditanggapi oleh Syaifullah selaku Kepala Bidang Tata Kota Dinas perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Lombok Barat. Beliau menyampaikan bahwa di lokasi tersebut telah dilakukan survey dan tiang PLN sudah di pasang. Disperkim menunggu adanya jaringan dari PLN kemudian akan dipasang lampu. Sekaligus dengan pengaduan ini, beliau menanggapi terkait dengan aduan lainnya terkait dengan penebangan pohon di beberapa lokasi. Yang pertama ranting kayu yang berada di sepanjang bahu jalan Bypass BIL I bekas dari penebangan pohon saat ini sedang dilakukan pembersihan. Pembuangan ranting pohon tersebut di lahan kosong yang berada di samping SMP 4 Gerung sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kayu dari batang pohon tersebut. Berkaitan dengan permintaan penebangan pohon mati di dekat Rumah Makan Sukma Rasa Jalan TGH Lopan Kecamatan Labuapi, beliau menyampaikan telah menjadi prioritas untuk dilakukan penebangan. Terdapat hambatan tingkat kesulitan untuk penebangan pohon tersebut seperti adanya kabel listrik dan telkom serta lalu lintas yang cukup ramai pada lokasi tersebut. Untuk permohonan pemotongan pohon milik pribadi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Dasan Geres tersebut menunggu dari jadwal penebangan dari Disperkim.

Robijono menanggapi terkait laporan pemangkasan pohon lebih baik dengan dua sistem yang pertama melalui whatsapp. Melalui pengaduan whatsapp tersebut merupakan pengaduan yang ‘urgent’. Beliau memberikan masukan bahwa izin pemotongan pohon secara pribadi agar dapat membuat surat permohonan dari warga yang meminta tersebut.

Syaifullah menanggapi kembali bahwa sistem penebangan pohon secara pribadi yang berada di pinggir jalan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat memerlukan surat permohonan sehingga ada dasar untuk dilakukan penebangan pohon. Pada terakhir kesempatannya, beliau menyampaikan harapannya semoga ada anggaran tahun ini untuk melakukan penebangan pohon mati sebanyak 314 pohon yang mati dan 1800 pohon yang akan tumbang.

Informasi lainnya terkait dengan PJU, syaifullah kembali menambahkan telah dilakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk perencanaan penerangan di Kabupaten Lombok Barat yang sesuai rencana akan selesai pada bulan Maret tahun 2020. Sata ini masih dalam proses perencanaan detail.

Perwakilan PDAM menyampaikan perlunya penebangan pohon yang berada di atas pipa PDAM pada ruas Imam Bonjol. Beliau mempertanyakan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendapat jawaban dari Dinas Perkim untuk penebangan pohon tersebut karena menjamin keamanan dari pekerja PDAM yang akan melakukan perbaikan pipa tersebut.

Berkaitan dengan pengaduan masyarakat di ruas Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong, Hambali selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa untuk daerah Sekotong belum ada pendanaan. Hal ini dikarenakan adanya keterhambatan pembebasan lahan salah seorang warga yang menolak lahannya diambil.

Pengaduan lainnya terkait dengan kerusakan jalan akan dilakukan survey oleh Tim Bina Marga seperti kerusakan jalan di daerah Bajur dan Gontoran – Seasot. Khusus untuk kerusakan jalan di daerah Gontoran, Sesaot akan dilihat status jalannya apakah sudah masuk ke status jalan kabupaten atau belum. Apabila telah menjadi status jalan kabupaten akan diusahakan akan dilakukan penganggaran melalui APBD Kabupaten Lombok Barat.

Imam Arief selaku Tenagah Ahli IT memperkenalkan aplikasi Pelaporan Masyarakat (Pelor Mas) yang berbasis Android. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan aduan/keluhan/informasi terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Beliau menyampaikan aplikasi ini sangat mudah untuk dioperasikan dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik. Disamping itu pula, beliau menyampaikan hasil survey dengan fitur baru yang berada di aplikasi Pelor Mas tersebut yaitu ‘survey jalan’. Tim FLLAJ Kabupaten Lombok Barat telah melakukan survey dengan memanfaatkan fitur tersebut untuk ruas Paket P9 (Gerung – Bantir).

Sebagai agenda akhir, L. Shabudin selaku Deputi Team Leader PIUC memaparkan program CoST sebagai keterbukaan trasparansi pekerjaan infrastruktur jalan. Kabupaten Lombok Barat dinilai sangat baik dalam pengelolaan jalan. Beliau menyampaikan bahwa setelah kunjungan tim CoST ke FLLAJ Kabupaten Lombok Barat, kemudian bertemu pula dengan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat bersama dengan Bupati Lombok Barat. Dari pertemuan tersebut, didapat kesepakatan bahwa Kabupaten Lombok Barat siap untuk mendaftarkan diri sebagai anggota CoST. Perkembangan informasi tersebut sangat cepat, sehingga negara Laos akan berkunjung ke Indonesia dan yang ditunjuk Kabupaten Lombok Barat untuk belajar terkait dengan pengelolaan infrastruktur jalan yang baik.