ISI BERITA

FLLAJ Kabupaten Lombok Barat Menghadiri Sosialisasi Revisi PM 32 TAHUN 2016

Mataram - Sosialisasi revisi PM 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diadakan pada hari Jumat, 30 Maret 2017 dimulai pada pukul 14.30 WITA bertempat di aula ROWOT Dishub Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Organda yang ada di Provinsi NTB, perwakilan ojek online, forum LLAJ Kabupaten Lombok Barat, Dirlantas Provinsi NTB, pengamat transportasi, perwakilan PRIM-PIUC Provinsi NTB, dan sebagainya.

Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam sambutannya, beliau membahas 11 poin yang terdapat pada PM 32 tahun 2016, antara lain:

  • Jenis angkutan sewa
  • Kapasitas silinder mesin kendaraan
  • Batas tarif
  • Batas maksimum jumlah kendaraan dalam satu wilayah/daerah
  • Kewajiban STNK berbadabn hukum
  • Uji KIR
  • Pool
  • Bengkel
  • Pajak
  • Akses digital dashboard
  • Sanksi

Dalam pemaparannya, beliau juga menjelaskan bahwa dalam Pergub belum ada poin yang terkait dengan kendaraan roda dua.

Dirlantas memaparkan tentang masalah ojek online yang sebagian telah beroperasi di Kota Mataram. Beliau menginformasikan, bahwa sebelumnya Kapolri dan Menteri Perhubungan telah mengadakan konfrensi tentang ojek online dengan 6 provinsi. Konfrensi tersebut berisikan tentang bagaimana mengakomodir antara kendaraan online dengan konvensional (offline). Beliau memaparkan tentang ketentuan angkutan umum sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

I Wayan Suteja selaku Akedimisi Unram memaparkan tentang fenomena transportasi berbasis online. Dalam paparannya, beliau menjelaskan alasan masyarakat lebih memilih kendaraan online dibanding dengan offline dari segi kemanan, keselematan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Dalam sosialisasi ini, terdapat sesi diskusi atau tana/jawab dari peserta kepada narasumber. Beberapa peserta yang berasal dari organda provinsi NTB maupun Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan keluhannya terkait dengan kedaan angkutan umum atau offline yang telah beroperasi saat ini serta menentang beroperasinya angkutan online di Provinsi NTB.

Segala bentuk pertanyaan maupun keluhan dapat ditanggapi baik dari Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dari Dirlantas.

Untuk kedepannya akan dicarikan solusi yang sangat tepat dalam mengatasi masalah ini agar terjadi keseimbangan antara angkutan online maupun offline.

>